buruh migran, hukuman mati, malaysia, kjripenang
KOBUMI, Jakarta - Jonathan Sihotang, Buruh Migran Indonesia (WNI) asal Siantar, Provinsi Sumatra Utara, terancam hukuman mati di Pulau Penang, Malaysia, karena diduga membunuh majikannya yang tidak membayar penuh upahnya.
"Kepada Pemerintah RI Pak Jokowi, Menlu RI mohon perhatian lebihnya. Mana tahu jalan 'diplomasi' bisa menyelamatkan nyawanya," ujar Jansen Sitindaon melalui akun twitter @jansen_jsp.
Jonathan berasal dari Siantar. Dia bekerja di pabrik pengawetan daging di Kampung Selamat, Penang.
Selama bekerja di pabrik ini dia rajin dan berkelakuan baik. Dibuktikan dia sempat pulang ke Siantar pada 2018 kemudian kembali ke Malaysia dan diterima kembali kerja di pabrik tersebut.
Adapun kejadiannya, ujar Jansen, pada 19 Desember 2018 Jonathan meminta gaji kepada majikannya bernama Sia Seok Nee karena dia ingin pulang kampung ke Siantar untuk merayakan Natal dan Tahun Baru sekaligus mengadakan babtisan anaknya yang baru lahir di kampung. Dia meminta majikannya untuk membayar penuh upahnya selama masa kerja satu tahun.
"Bukannya dibayar penuh sesuai perjanjian diawal masuk kerja dulu, dia malah dihina dan dicaci maki. Dan majikannya melemparkan sejumlah uang yang nilainya jauh dari yang dijanjikan ke muka Jonathan," katanya·
"Jonathan tidak bisa membendung emosinya. Tersulut amarah. Karena kesal Jonathan spontan mengambil 'parang daging' yang tidak jauh dari mereka. Dan terjadilah kejadian pembunuhan terhadap Sia Seok Nee majikannya," katanya.
Dari kronologi tersebut, ujar Jansen, rasanya Jonathan tidak pantas menerima hukuman mati.
"Jika majikannya tidak berlaku demikian pastilah peristiwa itu tidak akan terjadi. Ada latar situasi yang melatarbelakanginya. Ini memang bukan alasan pemaaf. Tapi bisa jadi alasan meringankan hukuman," katanya.
Pada kesempatan terpisah Konjen KJRI Penang, Bambang Suharto ketika dikonfirmasi mengatakan kasus Jonathan Sihotang saat ini masih tahap persidangan di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang.
Bambang membenarkan perjalanan sidangnya masih panjang dan pihaknya juga belum bisa memastikan waktu putusan sela atau hakim menerima/menolak dakwaan jaksa.
COMMENTS