Pekerja Rumah Tangga Migran korban Perbudakan Kerja Paksa
KOBUMI, Hong Kong - Laporan Justice Centre menyatakan satu dari enam pekerja rumah tangga migran di Hong Kong adalah korban kondisi kerja paksa.
Banyak yang menjadi korban perdagangan manusia.
Hasil survey organisasi hak asasi Justice Centre di Hong Kong menunjukkan lebih 80 persen dari 336.600 Pekerja Rumah Tangga Migran di wilayah itu dieksploitasi.
Sebagian Pekerja Rumah Tangga Migran harus bekerja 20 jam sehari.
"Hong Kong harus berbenah; pemerintah tidak bisa lagi hanya menyembunyikan masalah ini di bawah karpet," tulis Justice Centre dalam laporannya.
Perlakuan kerja paksa dan kekerasan ternyata masih menjadi resiko berat yang harus dihadapi oleh para Pekerja Rumah Tangga Migran di Hongkong.
Catatan ini terkait dengan seorang majikan perempuan Hong Kong telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena memperbudak dan melakukan kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangganya.
Catatan hukum lain juga menyatakan sepasang majikan lain dipenjara tahun 2013 karena menyiksa Pekerja Rumah Tangga Migran mereka dengan mengikat pekerjanya di kursi, ketika mereka pergi berlibur.
Justice Centre menyebutkan, pemerintah Hong Kong sering menutupi kasus seperti ini sebagai masalah internal keluarga. Namun para aktivis HAM yakin, eksploitasi PRT terjadi secara luas di Hong Kong.
Sepertiga dari rumah tangga yang punya anak di Hong Kong mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga Asing. Mayoritas PRT Asing berasal dari Filipina dan Indonesia.
Studi lain dari Justice Centre juga menemukan bahwa para PRT rata-rata bekerja lebih dari 70 jam seminggu, dan hanya sebagian kecil menerima gaji di atas upah minimum bulanan, yaitu sekitar HK $ 4.210 (US$ 543).
Studi ini meneliti lebih dari 1.000 Pekerja Rumah Tangga Migran yang berasal dari delapan negara.Yang disoroti adalah tentang perekrutan, pembayaran upah, kondisi kerja mereka dan kesehatan.
Laporan yang berjudul "Comign Clean itu menyebutkan, lebih dari 50.000 Pekerja Rumah Tangga Migran diperkirakan bekerja dalam kondisi 'kerja paksa', di antaranya 14 persen mungkin jadi korban Kejahatan Perdagangan Manusia.
Para penyusun laporan mengatakan, bertentangan dengan apa yang dipikirkan banyak orang, Praktik Kerja Paksa/Perbudakan Modern dan Perdagangan Manusia "tidak selalu berlangsung dengan tangan terbelenggu".
Contohnya kasus Indah, seorang PRT asal Indonesia, yang direkrut lewat jalur resmi dan menerima pembayaran upah minimum. Tapi dia tetap bekerja dalam kondisi 'kerja paksa'. Indah harus bekerja 20 jam sehari.
Majikannya sering membangunkan dia pada malam hari untuk bekerja. Mereka juga memaksa dia bekerja untuk orang lain dan pada hari liburnya.
Majikan juga menyimpan paspor Indah.
Pekerja rumah tangga migran sangat rentan terhadap Praktik Kerja Paksa/Perbudakan karena sifat pekerjaan mereka tidak punya batas jelas antara waktu kerja dan waktu luang. Mereka juga hidup terisolasi dari dunia luar, tulis laporan itu.
Justice Centre mendesak pemerintah Hong Kong untuk membuat aturan yang jelas tentang jam kerja. Para aktivis juga mengeritik persyaratan bahwa PRT harus tinggal bersama majikannya. Situasi ini jsutru meningkatkan risiko eksploitasi.
Justice Centre juga menuntut agar aturan yang mewajibkan buruh migran untuk segera meninggalkan Hong Kong dua minggu setelah kontrak mereka berakhir harus dihapuskan. Karena aturan ini membuat kebanyakan PRT takut melaporkan penyalahgunaan, sebab itu berarti mereka harus segera kembali ke negara asalnya.
Justice Centre juga menyerukan tindakan tegas dan sanksi lebih berat atas agen-agen pengirim tenaga kerja, yang memasang harga terlalu tinggi kepada pekerja migran yang dikirim ke luar negeri, sehingga banyak pekerja migran yang sering terlilit utang besar.
(rtr, afp)
COMMENTS