Catatan Hasil Pertemuan Menteri-Menteri Pengirim dan Penerima Buruh Migran Sedunia

Tuntutan Perlindungan Sejati Terhadap Buruh Migran dan Anggota Keluarganya

Majikan dan Buruh Migran di Timur Tengah, Foto: Istimewa

KOBUMI - Ini adalah catatan atas pertemuan para Menteri Perburuhan negara-negara Teluk dan negara-negara Asia pada tanggal 26 dan 27 November 2014. Pertemuan ini ditujukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi para buruh, mereformasi kebijakan imigrasi yang kejam, dan meningkatkan dialog dengan Serikat Buruh dan kelompok-kelompok non pemerintah.


Jutaan Buruh Kontrak dari Asia dan Afrika, termasuk sekitar 2,4 juta Pekerja Rumah Tangga atau disingkat PRT di negara Teluk, menjadi sasaran kekejaman berskala luas, termasuk gaji tak dibayar, paspor disita, kekerasan fisik, serta kerja paksa.


"Bagaimanapun skala kekerasan terhadap pekerja rumah tangga disembunyikan dari sorotan publik atau korban tewas yang mengejutkan di kalangan buruh bangunan, nasib migran di Teluk menuntut reformasi segera dan intensif,” kata Rothna Begum, peneliti Human Rights Watch bidang hak-hak perempuan di kawasan Timur Tengah.

"Ia harus mencakup perbaikan menyeluruh dari sistem sponsor visa kafala yang keji", kata Rotha menambahi tuntutan mewakili Buruh Migran.

Tercatat bahwa pertemuan ini merupakan Dialog Abu Dhabi putaran ketiga yang merupakan forum inter-regional soal buruh migran dari negara-negara asalnya di Asia dengan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) dari negara tujuan pengiriman Buruh Migran. Kelompok-kelompok non pemerintah terlibat di dua putaran pertama, namun tak diundang pada pertemuan tahun ini. Menteri Perburuhan dari negara-negara GCC akan bertemu secara terpisah membahas draft kontrak para PRT dan usulan pembentukan lembaga lintas GCC untuk mengawasi PRT Migran.


Sistem kafala, yang digunakan di berbagai negara Teluk, membatasi kebanyakan Buruh Migran pindah ke tempat baru sebelum kontrak habis, kecuali dapat persetujuan majikan, akibatnya banyak buruh migran menjadi korban kekerasan. Banyak buruh mendapat tekanan keuangan serius, tak hanya untuk membiayai keluarga mereka di rumah namun juga untuk melunasi utang besar mereka selama rekrutmen. Pemantauan agensi perekrutan buruh, baik negara asal maupun negara tujuan di Teluk, sering pasang harga tinggi pada para buruh migran, menipu mereka soal kondisi kerja, atau tak mau membantu jika mereka mendapat kekerasan di tempat kerja.


Di Arab Saudi dan Qatar, para buruh atau pekerja migran tak bisa meninggalkan negara ini tanpa memperoleh persetujuan majikan “izin keluar” dari pihak berwenang. Para majikan tidak mau bayar gaji, mengembalikan paspor, atau memberi persetujuan "izin keluar" guna merinci pekerjaan para pekerja secara suka rela.


Sebuah analisa dari International Trade Union Confederation (ITUC), “Memfasilitasi Eksploitasi”, menggarisbawahi bagaimana kesenjangan di hukum perburuhan nasional di negara-negara GCC, baik sebagian atau keseluruhan meniadakan pekerja rumah tangga.


Laporan Human Rights Watch Oktober ini, "Kau Sudah Kubeli" serta laporan Amnesty International April lalu, “Tidurku adalah Istirahatku,” menemukan pola umum kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga di Uni Emirat Arab dan Qatar, termasuk gaji tak dibayar, tak ada waktu istirahat, beban kerja berlebihan, kekurangan makanan, serta dikurung di tempat kerja. Di beberapa kasus, pekerja rumah tangga melaporkan kekerasan fisik atau seksual dan berada dalam situasi kerja paksa, termasuk perdagangan manusia.


"Proposal bikinan negara-negara GCC masih jauh dari perubahan yang dibutuhkan untuk melindungi hak-hak Pekerja Rumah Tangga, keamanan, maupun martabatnya," kata Elizabeth Tang, Sekretaris Jenderal International Domestic Workers Federation (IDWF).

 "Negara-negara GCC harus bergabung dengan negara-negara lain di seluruh dunia yang meningkatkan perlindungan penuh terhadap perkerja rumah tangga di hukum perburuhan mereka, termasuk upah minimum, libur sehari dalam seminggu, hak berorganisasi, dan keuntungan sosial lainnya."


GCC telah membahas potensi standar kontrak pekerja skala regional untuk pekerja rumah tangga. Laporan media baru-baru ini menunjukkan bahwa GCC juga sedang mempertimbangkan membentuk sebuah lembaga untuk mengkoordinasikan kebijakan perekrutan Pekerja Rumah Tangga Migran yang akan berisi tentang agen-agen perekrut dan wakil pemerintah. Perkembangan ini kurang transparansi dan tanpa konsultasi memadai dengan Pekerja Rumah Tangga, Serikat Buruh, maupun organisasi hak-hak huruh. Negara asal migran juga membahas standar kontrak kerja secara terpisah.


"Standar kontrak bukan pengganti Undang-Undang tenaga kerja reformasi, dan ia sendiri tak memenuhi standar Konvensi ILO tentang Pekerja Rumah Tangga," kata Sharan Burrow, Sekretaris Jenderal ITUC.

"GCC harus bekerja bersama lebih erat –bukan terpisah– dengan negara asal buruh migran untuk mengembangkan kebijakan migrasi buruh migran yang sepenuhnya menghormati hak-hak kemanusiaan dan perburuhan para migran."


Buruh migran di Teluk berkontribusi penting baik untuk perekonomian negara mereka sendiri maupun negara-negara tempat mereka bekerja. Pada 2011, buruh migran di negara-negara GCC menyumbang untuk devisa negara lebih dari US $ 60 miliar. Persaingan kerja antar negara asal buruh migran, ditambah kurangnya daya tawar buruh di negara tujuan, berarti tekanan yang mereka lakukan untuk perbaikan perlindungan buruh lemah.


"Pertemuan beberapa hari ke depan merupakan peluang untuk mempromosikan standar minimum regional yang akan mencegah terjadinya kompetisi kontraproduktif ke bawah soal kondisi ketenenagakerjaan," kata William Gois dari Migran Forum Asia.

"Pemerintah harus menunjukkan rencana aksi nyata, dengan berkonsultasi pada para buruh migran sendiri maupun organisasi yang mewakili mereka, dengan tolak ukur tertentu untuk memantau perkembangannya."


Tercatat tumtutan yang direkomendasikan oleh organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia kepada pemerintah adalah:
1. Buat dan tegakkan undang-undang perlindungan buruh yang komprehensif untuk para buruh migran, termasuk Pekerja Rumah Tangga;
2. Ubah sistem kafala (sponsor) visa untuk memastikan buruh bisa pindah majikan tanpa persetujuan mereka terlebih dahulu;
3. Hapus syarat "izin keluar" di Arab Saudi dan Qatar;
4. Perkuat peraturan dan pengawasan agen perekrut buruh, termasuk menghapus biaya perekrutan pekerja;
5. Pastikan para buruh migran punya akses keadilan dan pelayanan pendukung lainnya; dan
6. Kembangkan Dialog Abu Dhabi dengan memasukkan negara asal buruh migran dari Afrika, seperti Ethiopia, Uganda, dan Kenya, serta partisipasi kelompok-kelompok non pemerintah.
7. Pemerintah harus meratifikasi dan melaksanakan standard perburuhan dan hak asasi internasional, kata kelompok hak asasi. Termasuk Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) nomor 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, Protokol Kerja Paksa ILO, dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.


Adapun organisasi-organisasi yang setuju pada tuntutan diatas adalah Amnesty International, Building and Woodworkers’ International, Human Rights Watch, International Domestic Workers Federation, International Trade Union Confederation, Migrant Forum Asia, Solidarity Center, Action Aid, Anti-Slavery International, Asian Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), Center for Women's Global Leadership (CWGL), International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Association, Migrant Rights International, Post 2015 Women's Coalition, Public Services International
SOLIDAR, General Federation of Bahrain Trade Unions, Bahrain, Domestic Workers Rights Network (DWRN), Bangladesh, Association for Community Development (ACD), Bangladesh, National Domestic Women Workers Union (NDWWU), Bangladesh, Refugee and Migratory Movements Research Unit, Bangladesh, WARBE Dev, Bangladesh, Cambodia Domestic Workers Network (CDWN), Cambodia, Legal Support for Women and Children (LSCW), Cambodia, Hong Kong Domestic Workers General Union (HKDWGU), Hong Kong, Hong Kong Federation of Asian Domestic Workers Unions (FADWU), Hong Kong, Overseas Domestic Workers Union (ODWU), Hong Kong, Progressive Union of Domestic Workers in Hong Kong (PLUDW), Hong Kong, Thai Migrant Workers Union (TMWU), Hong Kong, Union of Nepalese Domestic Workers in Hong Kong (UNDW), Hong Kong, Center for Indian Migrant Studies, India, Migrant Domestic Workers Trust, India
Migrant Forum India, Migrants Rights Council, lndia, National Domestic Workers Movement, India, Tamil Nadu Domestic Workers Union, India, Tamil Nadu Domestic Workers Welfare Trust, India, Confederation of Indonesian Trade Unions (CITU), KSPI/CITU, Indonesia, Congress of Domestic Workers in Yogyakarta (KOY), Indonesia
JALA PRT, Indonesia, KAPPRTBM (Domestic and Migrant Workers Protection Action Committee), Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Indonesia
Merdeka Domestic Workers Union, Semarang, Indonesia, Migrant CARE, Indonesia
Rural Women's Voices, Indonesia, Sapulidi Domestic Workers Union, Jakarta, Indonesia
Tunas Mulia Domestic Workers Union, Yogyakarta, Indonesia, All Nepal Federation of Trade Unions (ANTUF), Nepal, Home Workers Trade Union of Nepal (HUN), Nepal
Migrants' Center AHRCDF, Nepal, POURAKHI, Nepal, Pakistan Rural Workers Social Welfare Organization (PRWSWO), Pakistan, Center for Migrant Advocacy, Philippines
Federation of Free Workers (FFW), Philippines, Federation of Free Workers Women's Network (FWN), Philippines, KAKAMMPI, Philippines, Kanlungan Center, Philippines
Scalabrini Migration Center, Philippines, Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa, SENTRO, Philippines, Trade Union Congress of the Philippines (TUCP), Philippines, Unlad Kabayan, Philippines, Domestic Workers Union (DWU), Sri Lanka
Good Shepherd Sisters, Sri Lanka, Sri Lanka Nidahas Sevaka Sangamaya (SLNSS), Sri Lanka, Hope Workers Centre, Taiwan, Hsinchu Catholic Diocese Migrants & Immigrants Service Center (HMISC), Taiwan, Homenet Thailand, Thailand, Network of Domestic Workers in Thailand, Thailand, Thai Domestic Workers Network, Thailand, Mehru Vesuvalia (individual capacity), Domestic Services Workers Union, Ghana, Jamaica Household Workers Union, Jamaica, Solidarity with Migrants, Japan, Joint Committee with Migrants in Korea (JCMK), South Korea, National House Managers Co-operatives (NHMC), South Korea, Cambodian Migrant Workers Solidarity Network (CMSN), Malaysia, Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Mexico, Nigeria Labour Congress (NLC), Nigeria, Federación de Trabajadoras del Hogar del Perú (FENTRAHOP), Peru, Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME) Singapore, Transient Workers Count Too (TWC2), Singapore, Federation of Somali Trade Unions (FESTU), Somalia, South African Domestic Service and Allied Workers Union (SADSAWU), South Africa, Trade Unions' Congress of Tanzania (TUCTA), Tanzania, National Union of Domestic Employees (NUDE) Trinidad and Tobago, The Service Workers Centre Cooperative Society Limited (Trinidad), AFL-CIO, USA, Centro de los Derechos del Migrante, USA, National Domestic Workers Alliance (NDWA), USA, United House and Domestic Workers Union in Zambia, Zambia.