Penolakan terhadap KTKLN yang diajukan ke konstitusi
Bahkan dalam e-blusukan tersebut, Joko Widodo juga didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid. Saat itu menurut Nusron, Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menghapus KTKLN, dan akan menuntaskan perintah Presiden dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
Namun, janji Presiden Joko Widodo yang akan menghapus KTKLN hingga kini belum direalisasikan. Hingga akhirnya, Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana gugatan KTKLN itu pada hari Kamis, 22 Januari 2015 atas permohonan judicial review yang diregisterasi dengan Nomor 6/PUU-XIII/2015 diajukan oleh 29 orang Anak Buah Kapal (ABK), yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf dan Pasal 28 beserta Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN).
Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf f UU PPTKILN, mewajibkan seluruh Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri harus memiliki Kartu Tanda Kerja Luar Negeri, yang merupakan kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
Kartu yang katanya super canggih karena dilengkapi Chip Micro-Prosessor Contactless itu, menurut salah satu Pemohon, Imam Syafi’i mengatakan, “Fungsi KTKLN sama dengan Paspor dan KTP, bahkan biayanya lebih mahal dari pembuatan Paspor dan KTP, Rp.400.000 bagi yang pertama berangkat keluar negeri, bagi yang memperpanjang kontrak 2 tahun disuruh bayar sebesar Rp 290.000”.
Imam juga mempersoalkan ketentuan Pasal 28 UU PPTKILN, yang mengakibatkan lahirnya dua peraturan yang diterbitkan oleh dua kementerian berberbeda, yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Perhubungan.
Akibatnya menjadi tarik menarik kepentingan, apabila terkait dengan permohonan izin yang diajukan oleh Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), maka kedua kementerian tersebut saling merasa berwenang menerbitkan izin, dikarenakan permohonan izin tersebut terkait dengan adanya pendapatan dari biaya-biaya yang lahir dari permohonan.
Sedangkan, apabila perselisihan yang terjadi antara Anak Buah Kapal (ABK) maupun buruh migran lainnya dengan PPTKIS, kedua kementerian tersebut saling lempar tanggung jawab untuk menyelesaikannya.
Melalui Kuasa Hukumnya, Iskandar Zulkarnaen, meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf dan Pasal 28 beserta Penjelasan UU PPTKILN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
