Sejarah Ekopol Buruh
 |
Sejarah migrasi Indonesia hanya dapat dijelaskan dengan memahami sejarah perkembangan masyarakat secara ekonomi politik. Hal ini mengingat praktek migrasi yang telah dimulai sejak ribuan tahun lalu di sebuah negeri kepulauan besar yang disebut Nusantara (sekarang Indonesia) tidak terlepas dan menjadi bagian dari perkembangan masyarakat. Sama pentingnya dengan upaya untuk memahami dasar-dasar obyektif (nyata) yang menjadi latar belakang dan motif pokok terjadinya migrasi di samping aspek lain yang sifatnya sekunder. Seperti misalnya migrasi awal dalam sejarah Indonesia ditandai dengan kedatangan suku bangsa asing yang membawa dan memperkenalkan sebuah sistem ekonomi baru yang didasarkan pada hubungan kepemilikan budak. Dan inilah satu masa yang menjadi titik mula diawalinya praktek penindasan satu klas terhadap klas yang lain, di mana satu suku bangsa menjadi klas tuan budak dan kelas yang lain dipaksa menjadi budak. Dalam perkembangannya kemudian, kedatangan para pedagang yang memiliki latar belakang Islam baik dari Gujarat, India maupun Cina telah menimbulkan pertentangan dengan tuan-tuan budak sebagai penguasa sebelumnya yang berlatar belakang Hindu dan Budha. Semakin berkembangnya perdagangan dan masuknya Islam ke nusantara menandai peralihan ke zaman Feodalisme, ditandai dengan berkembangnya pertanian dan lahirnya kaum tani.
Kedatangan kolonialisme asing telah membawa beberapa perubahan dalam sendi feodalisme, namun tidak menghancurkannya secara keseluruhan, tetapi justru menjadikannya basis atau dasar susunan ekonomi kolonial. Kolonialisme bekerjasama dengan kekuatan feodal lokal menjalankan penindasan yang paling keji dan vulgar terhadap rakyat Indonesia, dan pada masa tersebut kebijakan dan praktek migrasi benar-benar sepenuhnya melayani kepentingan ekonomi politik penguasa kolonial. Berakhirnya kolonialisme langsung pada tahun 1945 tidak menjadikan Indonesia sebagai negeri yang sama sekali bebas dari kolonialisme. Hasil-hasil perjuangan rakyat pada periode revolusi kemerdekaan 1945 – 1950 telah dirampas kembali dengan ditandatanganinya KMB dan meletakkan Indonesia kembali dalam dominasi asing khususnya Amerika Serikat (AS). Naiknya Soeharto sebagai presiden melalui kudeta berdarah 1965 dengan didukung AS, semakin memperkuat dominasi asing di Indonesia. Selama 30 tahun lebih masa kekuasaan Soeharto, praktek migrasi semakin berkembang luas. Transmigrasi dan migrasi ke luar negeri telah dijadikan paket kebijakan andalan untuk mobilisasi (pengerahan) tenaga kerja murah dan sumber pendapatan negara non migas serta bertujuan mengurangi frustasi di kalangan penguasa yang semakin terbukti tidak memiliki kemampuan memecahkan masalah pengangguran.
Pra Kolonial
Sejarah Indonesia sebelum masuknya kolonialisme asing terutama Eropa, adalah sejarah migrasi yang memiliki karakter atau sifat utama berupa perang dan penaklukan satu suku bangsa atau bangsa terhadap suku bangsa atau bangsa lainnya. Pada periode yang kita kenal sebagai zaman pra sejarah, maka dapat diketemukan bahwa wilayah yang saat ini kita sebut sebagai Indonesia, telah menjadi tujuan migrasi suku bangsa yang berasal dari wilayah lain. 2000 atau 3000 sebelum Masehi, suku bangsa Mohn Kmer dari daratan Tiongkok bermigrasi di Indonesia karena terdesaknya posisi mereka akibat berkecamuknya perang antar suku. Kedatangan mereka dalam rangka mendapatkan wilayah baru, dan hal tersebut berarti mereka harus menaklukan suku bangsa lain yang telah berdiam lebih dulu di Indonesia. Karena mereka memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi berupa alat kerja dan perkakas produksi serta perang yang lebih maju, maka upaya penaklukan berjalan dengan lancar. Selain menguasai wilayah baru, mereka juga menjadikan suku bangsa yang dikalahkannya sebagai budak.
Pada perkembangannya, bangsa-bangsa lain yang lebih maju peradabannya, datang ke Indonesia, mula-mula sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan dagang mereka, dan kemudian berkembang menjadi upaya yang lebih terorganisasi untuk penguasaan wilayah, hasil bumi maupun jalur perdagangan. Seperti misalnya kedatangan suku bangsa Dravida dari daratan India -yang sedang mengalami puncak kejayaan masa perbudakan di negeri asalnya, berhasil mendirikan kekuasaan di beberapa tempat seperti Sumatra dan Kalimantan. Mereka memperkenalkan pengorganisasian kekuasaan dan politik secara lebih terpusat dalam bentuk berdirinya kerajaan kerajaan Hindu dan Budha. Berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut juga menandai zaman keemasan dari masa kepemilikan budak di Nusantara yang puncaknya terjadi pada periode kekuasaan kerajaan Majapahit. Seiring dengan perkembangan perdagangan, maka juga terjadi emigrasi dari para saudagar dan pedagang dari daratan Arab yang kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan Islam baru di daerah pesisir pantai untuk melakukan penguasaan atas bandar-bandar perdagangan. Berdirinya kerajaan Islam telah mendesak kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha ke daerah pedalaman, dan mulai memperkenalkan sistem bercocok tanam atau pertanian yang lebih maju dari sebelumnya berupa pembangunan irigasi dan perbaikan teknik pertanian, menandai mulai berkembangnya zaman feudalisme. Pendatang dari Cina juga banyak berdatangan terutama dengan maksud mengembangkan perdagangan seperti misalnya ekspedisi kapal dagang Cina di bawah pimpinan Laksamana Ceng Hong yang mendarat di Semarang. Pada masa ini juga sudah berlangsung migrasi orang-orang Jawa ke semenanjung Malaya yang singgah di Malaysia dan Singapura untuk bekerja sementara waktu guna mengumpulkan uang agar bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah dalam rangka ziarah agama. Demikian juga orang-orang di pulau Sangir Talaud yang bermigrasi ke Mindano (Pilipina Selatan) karena letaknya yang sangat dekat secara geografis.
Dari catatan sejarah yang sangat ringkas tersebut, maka kita dapat menemukan beberapa ciri dari gerakan migrasi awal yang berlangsung di masa-masa tersebut. Pertama, wilayah Nusantara menjadi tujuan migrasi besar-besaran dari berbagai suku bangsa lain di luar wilayah nusantara. Sekalipun pada saat itu belum dikenal batas-batas negara, tetapi sudah terdapat migrasi yang bersifat internasional mengingat suku-suku bangsa pendatang berasal dari daerah yang sangat jauh letaknya. Kedua, motif atau alasan terjadinya migrasi pertama-tama adalah ekonomi (pencarian wilayah baru untuk tinggal dan hidup, penguasaan sumber-sumber ekonomi dan jalur perdagangan) dan realisasi hal tersebut menuntut adanya kekuasaan politik dan penyebaran kebudayaan pendukung. Ketiga, proses migrasi tersebut ditandai dengan berlangsungnya perang dan penaklukan, cara-cara yang paling vulgar dalam sejarah umat manusia. Keempat, migrasi juga telah mendorong perkembangan sistem yang lebih maju dari masa sebelumnya seperti pengenalan organisasi kekuasaan yang menjadi cikal bakal negara (state) dan juga sistem pertanian.
Periode Kolonial
Pada masa kolonialisme, proses migrasi yang berlangsung sepenuhnya di kontrol oleh kebijakan dan kekuasaan kolonial. Sebagai contoh, pada masa awal kolonialisme, VOC banyak mendatangkan orang-orang dari Cina untuk menjadi pembantu perdagangan maupun mengelola pertanian di Batavia dan gelombang kedatangan mereka telah membentuk perkampungan Cina di Batavia. Pada perkembangan berikutnya, jumlah orang Cina yang bermigrasi ke Indonesia mengalami peningkatan pesat ketika dibukanya perkebunan-perkebunan asing baik di Jawa maupun Sumatra Timur pada akhir tahun 1900 an di mana sebagian besar dari mereka dijadikan buruh perkebunan. Demikian juga pada abad 18 dan 19, kolonialisme Belanda melakukan ekspor manusia dari Manggarai NTT ke negara-negara Eropa sebagai budak.
Pada masa iru, orang Jawa menjadi sasaran utama dari kebijakan migrasi kolonialisme Belanda. Setelah berakhirnya perang Jawa (1825-1830), pemerintah kolonial Belanda berkepentingan untuk membuka sumber-sumber ekonomi di luar Jawa, termasuk dalam rangka mengembangkan kekuasaannya secara lebih besar di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan untuk mengantisipasi persaingan dengan negara-negara kolonial lainnya. Atas dasar itulah, maka orang Jawa banyak dikirim ke luar Jawa untuk diperkerjakan di tempat-tempat yang kaya dengan sumber alam. Pada kurun waktu yang hampir sama, orang Jawa dan Sumatra juga semakin banyak yang migrasi ke Semenanjung Malaya (sekarang Malaysia dan Singapura) mengingat kolonialisme Inggris yang berkuasa memang sengaja membuka selebar-lebarnya arus migrasi dari Sumatra dan Jawa, pertama-tama untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja sebagai akibat masih sedkitnya populasi manusia di kedua negara tersebut.
Bahkan pada akhir abad ke 19, dengan dibukanya perkebunan-perkebunan baru di Sumatra Timur, pemerintah kolonial Belanda mengirim ribuan orang Jawa ke Sumatra untuk diperkerjakan sebagai buruh di perkebunan seperti perkebunan tembakau maupun juga pabrik gula. Ekspor orang Jawa ternyata tidak hanya ke Sumatra Timur tetapi juga ke Suriname, Kaledonia Baru dan juga Vietnam. Pemerintah kolonial Belanda menutupi praktek ekspor manusia ini dengan bungkus program Politik Etis atau Balas Budi yang mereka sebarluaskan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Perluasan perkebunan yang sangat cepat, dan berdirinya pabrik pengolahan hasil perkebunan, telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja. Jumlah buruh perkebunan dari Jawa ternyata belum mencukupi sehingga pemerintah kolonial Belanda pada saat yang bersamaan juga mendatangkan tenaga kerja dari Cina.
Kehidupan buruh perkebunan sangatlah berat dan menderita disebabkan oleh rendahnya upah dan buruknya kondisi kerja. Bahkan seringkali mereka tidak dibayar karena uang gaji mereka dirampas oleh para mandor, dan kekurangan bahan makanan dan pakaian menjadi pemandangan umum yang dapat dilihat di perkebunan-perkebunan masa itu. Para buruh yang tidak tahan atas beratnya penderitaan banyak yang melarikan diri, namun kemudian mereka akan mendapatkan siksaan yang berat ketika berhasil ditemukan atau ditangkap. Hal ini menjadi legal karena pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Koelie Ordonantie yang memberikan hak secara legal kepada para pemilik perkebunan untuk memberikan hukuman kepada para buruhnya yang membangkang atau melawan. Perempuan Jawa dan Cina pada waktu itu juga banyak yang diperdagangkan, dipaksa menjadi pelacur di wilayah perkebunan dan ada yang menjadi wanita simpanan para mandor dan pegawai perkebunan yang berkebangsaan Belanda. Pemerintah kolonial juga menggunakan migrasi sebagai jalan keluar untuk menyalurkan keresahan sosial sebagai akibat dari penghisapan ekonomi dan tekanan penduduk di banyak daerah pedesaan di Jawa dengan cara memindahkan mereka ke pulau-pulau luar Jawa.
Catatan penting pada masa kolonial bahwa migrasi yang berlangsung pada waktu itu sepenuhnya didominasi oleh kebijakan kolonial yang diabdikan untuk kepentingan negeri kolonial. Terutama dalam hal pengerahan atau mobilisasi tenaga kerja murah ke tempat-tempat di mana sumber keuntungan kolonial berada, dan pada saat yang bersamaan telah membawa jutaan manusia dari berbagai asal usul etnis dan bangsa ke dalam situasi penderitaan yang sangat berat.
Paska Kolonial – Sekarang
Sekalipun Indonesia telah menjadi sebuah negeri merdeka dan berdiri sendiri semenjak 17 Agustus 1945, namun keadaan ekonomi, politik dan kebudayaan tidak mengalami perubahan secara mendasar. Pada kenyataannya, ekonomi Indonesia masih tetap di bawah dominasi ekonomi kolonial sekalipun tidak secara langsung. Imperialisme (kapitalisme monopoli asing) khususnya Amerika Serikat masih menjadi pihak yang mendominasi Indonesia dalam berbagai aspek khususnya ekonomi. Pada masa Soeharto, Indonesia menjadi sasaran empuk imperialisme asing (AS, Inggris, Jepang) sehingga posisinya tidak lebih sebagai penyedia bahan mentah karena kekayaan alamnya, sumber buruh murah sekaligus pasar yang menggiurkan mengingat penduduknya yang melimpah.
Dampaknya, ekonomi Indonesia tidak berkembang ke arah yang lebih maju dan tidak memiliki dasar-dasar untuk memberikan jaminan bagi kesejahteraan rakyatnya. Karena pembangunan Indonesia sangat tergantung pada modal asing baik berupa bantuan maupun hutang, dan pada saat yang bersamaan sumber kekayaan alam dikuasai perusahaan asing, maka tidak pernah ada upaya untuk membangun industri nasional yang kuat. Negara-negara industri maju tidak pernah mengijinkan tumbuhnya industri yang kuat di Indonesia. Hal itu akan membuat mereka memiliki pesaing dari dalam negeri dan barang-barang produksi mereka tidak akan laku karena Indonesia bisa memproduksi sendiri. Akibatnya kemudian adalah sedikitnya jumlah pabrik yang didirikan dan ini membuat ketidaksanggupan sektor industri membuka lapangan pekerjaan dan menyerap angkatan kerja yang sangat melimpah. Inilah yang membuat mengapa tingkat pengangguran di Indonesia selalu berada di angka yang sangat tinggi. Demikian pula pembangunan pabrik-pabrik hanya terpusat di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar sehingga mengakibatkan munculnya pola migrasi pertama yang sering dikenal dengan urbanisasi. Laju urbanisasi bertambah parah ketika pengangguran di pedesaan menggelembung dan menjadi tidak terkendali. Namun karena meningkatnya laju urbanisasi tidak disertai dengan kemampuan kota menyerap tenaga kerja maka pengangguran semakin tidak terpecahkan.
Sementara pengusaha-pengusaha besar dalam negeri maupun juga asing semakin aktif dan agresif untuk membuka usaha ekonomi di luar Jawa yang kaya dengan sumber alam dan memiliki jutaan hektar tanah yang masih belum produktif. Maka banyak perusahaan besar tersebut dengan bantuan negara membuka perkebunan-perkebunan besar di luar Jawa terutama untuk ditanami tanaman komoditi ekspor seperti Sawit, Karet, Kakao dan sebagainya. Perkembangan tersebut seperti juga yang terjadi di masa kolonial, telah meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja. Hal inilah yang telah mendorong pemerintah atas persekongkolan dengan para pengusaha, meluncurkan program transmigrasi dengan alasan kepadatan penduduk, tetapi sebenarnya adalah upaya memobilisasi tenaga kerja murah dari Jawa untuk membuka hutan di luar jawa agar dapat digunakan sebagai perkebunan oleh para pengusaha. Dan kemudian dibungkus dan ditutup-tutupi dengan skema atau pola kemitraan antara pengusaha dan petani seperti pola Inti dan Plasma.
Keterbelakangan ekonomi juga terjadi di pedesaan yang merupakan tempat di mana mayoritas rakyat Indonesia berada. Pengangguran juga meluas di pedesaan sebagai akibat sempitnya lapangan pekerjaan. Di desa yang menumpukkan ekonominya pada pertanian, mayoritas kaum tani adalah kaum tani yang tidak bertanah. Kalaupun ada yang memiliki tanah, maka dalam jumlah yang sangat terbatas sehingga hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Keadaan ini terjadi karena tanah-tanah yang ada di desa rata-rata dikuasai oleh tuan tanah besar, tani kaya dan orang kaya desa lainnya. Sehingga sedikit sekali kaum tani yang dapat memanfaatkan tanah bagi kehidupan mereka. Inilah yang menyebabkan kenapa kemiskinan begitu luas di pedesaan. Program land reform yang sangat penting bagi kaum tani sampai sekarang belum pernah dijalankan. Kemiskinan di pedesaan inilah yang menjadi salah satu sebab utama mengapa banyak penduduk desa terutama yang berusia muda melakukan migrasi baik ke kota-kota besar bahkan migrasi internasional ke negeri-negeri lain sebagai buruh migran.
Pada masa pemerintahan Soeharto, laju migrasi internasional meningkat pesat. Artinya, semakin banyak orang terutama perempuan dan berasal dari keluarga tani miskin di desa yang menjadi buruh migran di negeri lain seperti Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Singapura, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea dan sebagainya. Pada prakteknya, para buruh migran mengalami penderitaan dan penindasan semenjak direkrut oleh calo, penyalur atau agen, saat berada di penampungan, selama bekerja di luar negeri dan sesampainya kembali di Indonesia. Masih berlakunya ekonomi kolonial di Indonesia telah membuat angkatan kerja yang ada memiliki tingkat pendidikan dan kecakapan yang sangat rendah. Dengan keadaan seperti itu, maka bisa dipastikan bahwa sebagian besar buruh migran Indonesia hanya mengisi jenis pekerjaan dengan tingkat ketrampilan rendah dan upah yang sangat murah seperti misalnya pembantu rumah tangga. Pemerintah yang telah menjadi frustasi karena tidak mampu memecahkan masalah pengangguran lantas menjadikan ekspor manusia sebagai andalan. Pemerintah beranggapan bahwa buruh migran menjadi salah satu pemecahan masalah penyediaan lapangan pekerjaan dan pada saat yang sama peningkatan pendapatan negara. Sesungguhnya mengapa pemerintah sangat bersemangat menggalakkan ekspor buruh migran, salah satunya karena merupakan ladang emas bagi para aparatusnya yang korup.
Sebagai akibat berlakunya ekonomi kolonial, maka terjadi perkembangan ekonomi yang tidak merata : antara desa dengan kota, antar daerah dalam satu propinsi, antar propinsi, antara pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Di daerah-daerah yang ekonominya lebih terbelakang terdapat surplus (jumlah berlebih) tenaga kerja yang lebih besar dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Hal ini mendorong penduduk untuk melakukan migrasi guna mencari pekerjaan termasuk dengan bekerja di luar negeri, baik secara resmi maupun tidak resmi. Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, NTB, dan banyak BMI dari daerah miskin di Indonesia menjadi pemasok utama buruh murah untuk dikirim keluar negeri, di mana dengan tingkat perkembangan ekonomi yang sangat lambat, banyak daerah miskin pembangunan menjadi penyumbang besar bagi pengiriman buruh secara massal untuk menjadi buruh migran di luar negeri.
Dengan demikian menjadi jelas bahwa sejak paska kolonial, terdapat apa yang disebut sebagai migrasi paksa. Buruh dipaksa melakukan migrasi secara global sebagai angkatan kerja yang dipersiapkan ntuk mengisi permintaan pasar dan menjaga pasar buruh fleksibel (agar tetap murah) dalam proses produksi. Pengangguran dan kemiskinan yang merupakan ciri utama dari gagalnya sistem dari ekonomi kapitalisme merupakan sebab-sebab utama dari terjadinya migrasi buruh secara global.
Bersambung
COMMENTS