GEDOR: Facebook Harus Tanggung Jawab Ikut Menuntut Revisi UU ITE Agar Lebih Demokratis

Aksi Protes Terhadap Kriminalisasi Pasal Karet UU ITE

Rilis Pers Gema Demokrasi: 

FACEBOOK HARUS BERTANGGUNGJAWAB DENGAN IKUT MENUNTUT REVISI UU ITE YANG LEBIH DEMOKRATIS BAGI PENGGUNANYA

Semakin banyak pengguna internet dan media sosial yang masuk dalam catatan kasus netizen yang dijerat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/UU ITE yang dikumpulkan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFENET.

Ada lebih dari 200 nama yang sudah dilaporkan ke polisi oleh karena opini/berbagi status/berekspresi dengan tulisan, foto, video dianggap telah melakukan penyebaran pornografi, pencemaran nama, penodaan agama dan ancaman sesuai pasal di dalam UU ITE.

Pelaporan ini mulai dilakukan sejak tahun 2008 dan mencapai puncaknya pada tahun-tahun belakangan ini dengan tren pelaporan mencapai 6-7 kasus per bulan di tahun 2016.

Dari jumlah yang ada, ekspresi para pemakai Facebook/Facebooker merupakan yang paling tinggi dilaporkan ke polisi karena mencapai 53% dari jumlah yang dilaporkan ke polisi. 

Hingga hari ini, Facebook sebagai perusahaan teknologi internet yang memiliki pemakai paling besar di Indonesia (lebih 14% dari 102 juta pengguna internet) tidak pernah menunjukkan kepedulian pada para facebooker yang dijerat UU ITE padahal dalam isu ini, Facebook sama rentannya dengan para facebooker.

Isi dari pasal-pasal 27, 28, 29 UU ITE juga akan menjerat Facebook sebagai pihak yang membuat dapat diaksesnya informasi yang dikategorikan sebagai cybercrime, juga sebagai pihak yang bisa mendistribusikan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada para penggunanya secara tidak tepat.

Misalnya bunyi Pasal 27 ayat 3 UU ITE: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Terminologi hukum "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya" menempatkan Facebook sebagai pihak yang dapat diseret ke meja hijau suatu saat nanti.

Atas dasar itulah, Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi yang lebih dikenal dengan GEMA DEMOKRASI yang terdiri dari lebih dari 70 organisasi dan sejumlah individu yang peduli pada demokrasi menyerukan:

1. Facebook segera berhenti berpangku tangan melihat para penggunanya dilaporkan melakukan cybercrime menurut UU ITE padahal yang disampaikan adalah ekspresi yang seharusnya legal dan dilindungi hukum.

2. Facebook harus ikut serta meminta kepada Kemkominfo dan Komisi I DPR agar penyusunan revisi UU ITE harus semakin demokratis dengan menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat termasuk mempertukarkan informasi dan berpihak kepada kepentingan publik.

3. Facebook harus ikut bertanggungjawab menjadi intermediary liability bagi warga digital di Indonesia yang bisa sewaktu-waktu diperkarakan sebagaimana dalam pasal 27, 28, 29 UU ITE dan mengedepankan prinsip net neutrality sebagai penyedia layanan media sosial bagi semua kalangan.

Narahubung: Saiful Anam (F-SEDAR, korban UU ITE) - HP: 081906768211

GEMA DEMOKRASI:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

2. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

3. Asosiasi Pelajar Indonesia

4. Arus Pelangi

5. Belok Kiri Festival

6. Desantara

7. Federasi SEDAR

8. Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK)

9. Forum Solidaritas Yogyakarta Damai (FSYD)

10. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)

11. Garda Papua

12. Gereja Komunitas Anugrah (GKA) Salemba

13. Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB)

14. Gusdurian

15., Institute for Criminal Justice Reform (IJCR)

16. Imparsial

17. Indonesian Legal Roundtable (ILR)

18. INFID

19. Institut Titian Perdamaian (ITP)

20. Integritas Sumatera Barat

21. International People Tribunal (IPT) ‘65

22. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Indonesia

23. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)

24. KPO-PRP

25. Komunal Stensil

26. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

27. Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar

28. Komunitas Buruh Migran (KOBUMI)

29. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)

30. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

31. LBH Pers

32. LBH Pers Ambon

33. LBH Pers Padang

34. LBH Bandung

35. LBH Jakarta

36. LBH Yogya

37. LBH Semarang

38. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS)

39. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)

40. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)

41. Papua Itu Kita

42. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)

43. Partai Rakyat Pekerja (PRP)

44. PEMBEBASAN

45. Perempuan Mahardhika

46. Perpustakaan Nemu Buku – Palu

47. Pergerakan Indonesia

48. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)

49. Politik Rakyat

50. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI)

51. PULIH Area Aceh

52. Purple Code Collective

53. Remotivi

54. Sanggar Bumi Tarung

55. Satjipto Rahardjo Institut (SRI)

56. Serikat Jurnalis Untuk Keragaman (SEJUK)

57. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)

58. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET)

59. Sentral Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (SGMK)

60. Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN)

61. Suara Bhinneka (Surbin) Medan

62. Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SeBUMI)

63. Serikat Buruh Bumi Manusia-Nanbu (SEBUMI-NANBU)

64. Solidaritas.net

65. Taman Baca Kesiman

66. Sloka Institute

67. Ultimus

68. Yayasan Bhinneka Nusantara

69. Yayasan Satu Keadilan

70. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

71. Yayasan Manikaya Kauci

72, Yayasan Kartoenbitjara Indonesia

73. Youth Proactive

74. Kolektif Anarkonesia
75. RedFlag