Perioritaskan Perlindungan BMI dari Krisis di Qatar
 |
“Komunikasi dengan Atase Ketenagakerjaan di KBRI Doha harus lebih intensif. Sehingga jika ada kebijakan dari pemerintah RI terkait upaya perlindungan di Qatar, cepat tersosialisasi,” kata Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan RI, R Soes Hindharno, Kamis , 8 Juni 2017.
Himbauan tersebut disampaikan terkait krisis politik yang terjadi di Qatar sejak beberapa negara di kawasan Timur Tengah memutuskan hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
Terkait dengan krisis tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker RI telah juga mengeluarkan surat edaran untuk perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan faktor keamanan dan perlindungan bagi BMI dan anggota keluarganya.
PPTKIS juga diminta membantu mempermudah keluarga BMI yang membutuhkan informasi terkait keberadaan BMI di Timur Tengah. Selain itu, PPTKIS juga dihimbau untuk berkoordinasi dengan agensi penempatan BMI di Qatar dan Atase Ketenagakerjaan di KBRI Doha guna memantau keberadaan para BMI.
Soes menambahkan, pihaknya telah memerintahkan kepada Atase Ketenagakerjaan RI di Doha Qatar untuk terus memantau dinamika dan situasi yang terjadi Qatar. Namun sejauh ini keberadaan BMI di Qatar masih aman, serta belum mengharuskan pemerintah melakukan evakuasi dan pemulangan massal BMI.
Beradasarkan data dari Atase Ketenagakerjaan dan KBRI di Doha Qatar, saat ini terdapat 40 ribu lebih penduduk Indonesia di Qatar. Dari jumlah tersebut, sekitar 16 ribu diantaranya tercatat sebagai BMI. Dari data KBRI, sekitar 5.800 adalah BMI yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), sekitar 2.500 sebagai pekerja formal, sisanya adalah bekerja di sektor perdagangan, jasa dan sebagainya.
COMMENTS