Tim Pengawas DPR Minta Rejim Jokowi Proaktif Selesaikan Permasalahan Buruh Migran

Pengawasan DPR terkait Perlindungan BMI di luar negeri sekedarnya saja

Rapat DPR terkait Perlindungan BMI di luar negeri, Foto: Tribun

KOBUMI - Parlemen Indonesia punya Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Buruh Migran Indonesia (BMI). Berikut catatan terkait rapat mereka di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Rabu (8/2/2017) kemarin. Rapat itu membicarakan perlindungan BMI terkait banyaknya keluhan setelah di luar negeri.

"Timwas kemarin mengundang berbagai pihak. Ada BNP2TKI, PPTKIS (pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta), konsul RI di Hongkong, dan LSM. Kita mau crosscheck informasi dari berbagai pihak tersebut," ujar Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kamis (9/2/2017).

Salah seorang anggorta Fraksi PAN ini menilai, secara umum, masalah BMI saat ini yang menjadi perhatian serius adalah penempatan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, gaji berbeda dengan kontrak.

Kemudian lembur yang tidak dibayarkan, gaji yang tidak dibayar, pemutusan kontrak sepihak, adminsitrasi dan dokumen keimigrasian (habis visa, over stayer, serta masa berlaku passport habis, dll).

Ada beberapa juga persoalan antar sesama TKI. Juga masalah konflik hukum yang tidak mendapat pendampingan hukum.

Dalam rapat itu, pihak-pihak yang diundang diminta pendapatnya, termasuk alternatif solusi yang ditawarkan. Sayangnya siapa yang diundang tidak terungkap dan kenapa hanya LSM yang dilibatkan.

"Semua pihak diminta bertanggung jawab, baik pemerintah maupun PPTKIS. Timwas menginginkan agar penempatan TKI di luar negeri tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi lebih mengedepankan aspek kemanusiaan," papar Saleh.

Hal lain yang dibicarakan para legislator borjuis itu adalah terkait pengurusan administrasi keimigrasian bagi BMI yang lambat dan bermasalah, terutama di Malaysia.

"Intinya, kita menginginkan agar TKI (BMI - red) kita bisa pulang dengan selamat. Meskipun administrasi keimigrasiaannya ada yang bermasalah. Justru, peran pemerintah menyelesaikan administrasi keimigrasian itu," pungkasnya.

Timwas juga mencatat soal korban akibat kapal karam saat pulang dari Malaysia yang lebih disebabkan karena persoalan administrasi keimigrasian. Karena itu, rencana pemerintah Malaysia untuk melakukan pemutihan harus ditindaklanjuti oleh rejim Jokowi. Pemerintah diminta proaktif dalam mengurus BMI yang hendak pulang ke tanah air.