Arab Saudi Krisis: India Akan Pulangkan Buruhnya yang Kelaparan

Dampak Krisis di Negara-Negara Kapitalis

Buruh Migran India Antri makanan, Foto: Istimewa

KOBUMI - Sekitar 10 ribu buruh migran India yang kelaparan di Arab Saudi akan dipulangkan oleh Pemerintah India. Sejumlah perusahaan kesulitan membayar upah buruh migran sehingga terjadi pemecatan puluhan ribu orang. Hal ini membuat para buruh migran, termasuk dari India, tak bisa lagi membeli makanan, bahkan tiket untuk pulang kampung.


Menteri Luar Negeri Sushma Swaraj, seperti yang dilansir dalam Reuters mengatakan dalam akun Twitternya bahwa sekitar 10 ribu warga di Arab Saudi dan Kuwait menghadapi “krisis pangan” karena kondisi ekonomi yang memburuk di kedua negara tersebut. Sedangkan sekitar 3 juta warga India di Saudi, menurut Swaraj, membutuhkan bantuan.


"Sejumlah besar warga India kehilangan pekerjaan di Saudi dan Kuwait. Majikan mereka tidak membayar upah dan menutup pabrik,” demikian cuitan Swaraj di Twitter. “Meski kondisi di Kuwait lebih baik, para pekerja di Saudi bernasib lebih buruk.”


Swaraj menambahkan, pemerintah India mengirim Wakil Menteri Luar Negeri Satu, V.K. Singh, ke Saudi pekan depan. Sedangkan wakil menteri lain, M.J. Akbar, akan membahas masalah ini dengan pemerintah kedua negara di Timur Tengah tersebut. “Pemerintah memantau masalah ini setiap jam.”


Konsulat Jenderal India di Jeddah dalam akunnya mengatakan pihaknya telah membagikan 15.475 kilogram pasokan makanan bagi warga India. Unggahan itu menyertakan foto yang memperlihatkan warga India antre mengambil bantuan pangan.


Kondisi sulit yang dialami buruh migran India terjadi seiring dengan meningkatnya aksi protes terkait dengan kondisi kerja di Saudi. Ratusan pekerja asing berunjuk rasa di perusahaan konstruksi Saudi Oger di Jeddah pada akhir pekan lalu. Arab News melaporkan, para pekerja yang menuntut pembayaran upah yang telah terlambat selama tujuh bulan itu dibubarkan paksa oleh polisi karena mengganggu lalu lintas.

Rendahnya harga minyak memaksa pemerintah Saudi memotong anggaran sejak tahun lalu. Hal ini menyebabkan tekanan berat pada perusahaan lokal yang sangat bergantung pada kontrak dari pemerintah. Akibatnya, sejumlah perusahaan kesulitan membayar upah buruh migran mereka sehingga terjadi pemecatan puluhan ribu orang. 


Saat diminta tanggapan oleh Reuters, Saudi Oger menolak menjawab. Pemerintah Saudi menyatakan tengah menyelidiki keluhan perusahaan yang tidak membayar upah pegawai, terutama buruh migran.