Amnesty International Desak Malaysia Akhiri Kekerasan Terhadap Buruh Migran di Malaysia

Hapuskan Perbudakan Modern Terhadap Buruh Migran

Hapuskan perbudakan modern terhadap buruh migran di Malaysia, Foto: istimewa

KOBUMI - Dalam laporannya Amnesty Internasional mendesak Pemerintah Malaysia harus bertindak segera dan mengakhiri kekerasan dan pelecehan terhadap buruh migran di negara itu. Pelanggaran HAM bahkan perbudakan harus dihentikan dan tidak boleh terus dibiarkan terjadi, demikian tuntutan Amnesty International.


Buruh atau pekerja merupakan salah satu motor pendorong kemajuan industri suatu negara. Di Malaysia, sekitar dua puluh lima persen buruhnya berasal dari luar negeri. Data Badan Statistik Nasional Malaysia menyebutkan total buruh di Malaysia ada sekitar 11,5 juta orang. Hanya sekitar 2 juta orang merupakan buruh migran berdokumen, sedangkan jumlah buruh migran yang tak berdokumen ada sekitar 2,5 juta orang. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara pengimpor buruh murah terbesar di Asia.

Meskipun jumlah pekerja asing itu sebenarnya lebih dari sepertiga seluruh buruh di Malaysia, pemerintah Malaysia tidak cukup memperhatikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Demikian sebuah laporan Amnesty Internasional Australia, yang menggambarkan situasi buruh migran di Malaysia. Menurut Michael Bochenek, penulis laporan itu dan direktur riset kebijakan dari Amnesty Internasional, Malaysia bisa dan harus berbuat lebih banyak bagi tenaga kerja di negaranya. Ia mengatakan, siapa saja, tanpa membedakan status imigrasinya memiliki hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang baik dan perlakuan yang sama di mata hukum.

Namun kenyataannya di Malaysia, para buruh migran yang kebanyakan berasal dari Bangladesh, Indonesia dan Nepal seringkali harus bekerja dalam kondisi berbahaya untuk lebih dari 12 jam sehari. Selain itu mereka kerap menghadapi kecurangan, kekerasan fisik maupun psikis, atau pelecehan seksual. Bukan saja dari majikannya, melainkan juga dari agen, bahkan dari kelompok masyarakat yang bertindak sebagai tenaga relawan kepolisian.


Untuk membuat laporannya, Amnesty Internasional mewawancarai sekitar 200 buruh migran di kawasan Kuala Lumpur. Salah satu temuannya adalah banyak buruh migran yang meminjam uang untuk membayar para agen untuk mencarikan pekerjaan. Namun kemudian mereka ditipu, dan janji-janji surga yang diutarakan para agen itu bohong. Kadang upah mereka sama sekali tidak dibayarkan dan kadang ada potongan-potongan siluman terhadap gaji.

Seringkali para buruh migran ini bukannya bisa menabung dan mengirimkan uang pulang ke keluarganya, mereka malah terperangkap dalam jeratan utang. Bukan saja biaya agen yang harus dibayar kembali oleh mereka, melainkan biaya pesawat, biaya dokumen, makan, tempat tinggal dan lain sebagainya.

Kebanyakan buruh migran di Malaysia bekerja di pabrik-pabrik elektronik, di bidang pertanian, di bidang layanan lainnya, termasuk sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Bagi sekelompok kecil buruh migran yang mampu mengorganisir diri, ada peluang untuk mendapatkan kondisi yang sesuai dengan janji-janji para agen. Tapi seringkali buruh migran merasa takut bila menghadapi agen, majikan maupun pihak berwajib. Pasalnya, paspor, dokumen dan surat izin kerja mereka biasanya ditahan oleh agen atau majikan, karenanya ketika berhadapan dengan polisi mereka selalu takut dipulangkan, didenda atau dijebloskan ke penjara.

Penjara dan kamp tahanan imigrasi Malaysia sudah membludak kepenuhan akibat banyaknya buruh migran yang ditangkapi. Amnesty Internasional mencatat adanya sejumlah kasus antara 2006 dan 2009, dimana para tahanan diperdagangkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan.