Boikot FIFA 2022 Qatar, Lindungi dan Bebaskan PRT Indonesia Akses Ruang Publik

Kondisi BMI di negara tujuan penempatan Timur Tengah

KOBUMI - Kondisi yang sangat memprihatinkan dialami BMI yang bekerja di Qatar, mereka terjebak dalam keterisolasian dan kehilangan kebebasannya. PRT Indonesia di Qatar tidak berdaya melawan dan rentan untuk dieksploitasi dan ditindas di negeri penyelenggara Piala Dunia 2022 itu. Negara dinilai melakukan pembiaran rakyatnya yang bekerja di luar negeri demi uang segar yang dibutuhkan untuk pembangunan di tanah air. 

 
Dari informasi banyak sumber juga dari KBRI di Doha, jumlah BMI yang berada di Qatar hanya bisa diduga-duga - sekitar 45.000 orang, sebagian besar bekerja sebagai PRT. Demikianpun ditemui juga BMI yang bekerja di sektor pertambangan dan jasa perdagangan. Melihat kondisi sosiologis masyarakat Qatar dan membandingkan kondisi buruh migran dari negara lain, patut dipertanyakan adanya keterisolasian PRT asal Indonesia di Qatar. Keterisolasian Pekerja Rumah Tangga (PRT) Indonesia di Qatar (dan negara-negara Timur Tengah lainnya) sepertinya dibiarkan saja.


Qatar adalah negara yang komposisi penduduknya lebih banyak didominasi oleh kaum pendatang ketimbang penduduk aslinya. Sejak Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, semakin banyak pekerja pendatang, terutama dari kawasan Asia Selatan (Nepal, Srilanka, Bangladesh dan Pakistan) berduyun-duyun mengisi lapangan kerja terutama sektor konstruksi.


Qatar, negara yang secara geografis bertetangga dengan Arab Saudi, secara kultural dan sosiologis, kehidupan masyarakatnya relatif lebih terbuka. Tidak ada pembatasan yang ketat mengenai cara berpakaian dan berkomunikasi. Tentu saja ini karena ekonomi Qatar sebagian besar digerakkan oleh warga ekspatriat (demikian mereka menyebut kaum pendatang berpenghasilan tinggi) dan PRT dari banyak negara miskin. Tragisnya kondisi PRT sepertinya disembunyikan dan mengalami situasi seperti perbudakan.

Laporan Amnesty International memperlihatkan sudah ribuan buruh migran sektor konstruksi (terutama dari Nepal) yang tewas meregang nyawa karena kondisi kerja yang buruk dalam proyek mercu suar pembangunan sarana-sarana pendukung Piala Dunia 2022. Laporan Amnesty Internasional inilah yang memicu desakan masyarakat internasional untuk membatalkan pelaksanaan Piala Dunia 2022 di Qatar.

 
Informasi dari diplomat asing yang ada di Qatar, diperoleh informasi bahwa Qatar memberlakukan upah minimal dan kewajiban libur satu hari dalam satu minggu bagi semua PRT Migran. Dengan aturan ini seharusnya pemerintah Indonesia lewat KBRI bisa memantau situasi dan kondisi BMI dan mampu melepaskan PRT Indonesia dari keterisolasiannya.




"Kami sebagai BMI di Hong Kong sangat memprihatinkan kondisi kawan-kawan kami yang bekerja sebagai PRT di Qatar dan akan memboikot Piala dunia 2022. Peraturan tentang waktu libur ada tapi karena KBRI tidak mampu melakukan perlindungan, akibatnya semua BMI seperti diperbudak, tidak boleh keluar rumah', tuntut Imah sekertaris KOBUMI saat diminta responnya terhadap kondisi BMI di Timur Tengah.


Tragisnya lagi, yang dilakukan oleh rejim penguasa di Indonesia malah menghentikan penempatan BMI ke beberapa negara penempatan di wilayah Timur Tengah. Bukannya proaktif melindungi PRT asal Indonesia di Qatar, pemrintahan Jokowi JK malah mengelu-elukan “keberhasilan” diplomasi Menlu Retno Marsudi meredakan ketegangan politik di Timur Tengah. Kenapa rejim rente di Indonesia malah sepertinya 'tidak berkutik" dan menyembunyikan keterisolasian PRT Indonesia yang bekerja di seluruh wilayah penempatan Timur Tengah?