MATA: Jokowi Harus Usut Kasus Yufrinda Segera

Aksi anti trafficking di Hong Kong

Aksi Mata Melawan Trafficking di Hong Kong, Foto: Evant

KOBUMI - Ratusan Buruh Migran Indonesia (BMI) dari Migran Anti Trafficking Alliance (MATA) menggelar aksi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk menuntut pengusutan segera kasus Yufrinda Salen yang tewas di Malaysia dan diduga menjadi korban jual beli organ tubuh manusia karena jahitan dijasadnya. Aksi ini secara serentak tidak hanya dilakukan di Hong Kong, tapi juga dilakukan di berbagai kota di Indonesia. 


“Selama bulan January hingga bulan July tahun 2016 sebanyak 32 kasus kematian buruh migran yang meninggal diluar Negri dan beberapa dipulangkan dalam kondisi tubuh jenazah penuh luka dan jahitan. Yang terbaru ini kemarin adalah kasus Yurinda Salen dan Dolfina. Saya marah sekali melihat kondisi ini, oleh karena itu saya mengajak kawan-kawan buruh migran dari NTT dan buruh migran lainnya untuk ikut turun ke jalan menuntut pemerintah RI agar mengusut tuntas kasus ini” jelas Joey salah satu koordinator aksi dari Komunitas buruh migran NTT.


Kesaksian salah satu peserta aksi mengatakan bahwa sepupunya yang menjadi BMI di Malaysia disuntik mati karena mengalami kecelakaan ditempat kerjanya. Ketika jenazahnya dipulangkan, kami mendapati tubuhnya penuh jahitan dan retina matanya bahkan sudah hilang.

Aksi Anti Trafficking dengan kostum hitam adalah sebagai simbol kesedihan atas tragedi kemanusiaan akibat kejahatan Trafficking. Umumnya massa ikut aksi karena marah kepada pemerintah RI yang terkesan membiarkan. Massa aksi membawa spanduk dan poster tuntutan bertuliskan Stop Human Trafficking, Cabut UU39/2004 dan Ratifikasi Konvensi ILO N0. 189 tentang kerja layak Pekerja Rumah Tangga (PRT). Aksi ini merupakan bentuk protes BMI atas kebijakan pemerintah yang menjadi salah satu biangnya Perdagangan Manusia.

“Perdagangan manusia bersumber dari aturan pemerintah itu sendiri, melalui UU39/2004 pemerintah yang mempercayakan swasta lewat Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan pengiriman BMI ke luar negri. Dari mulai perekrutan dan pemulangan, semua diserahkan ke swasta yang minim perlindungan. Oleh karena itu UU39/2004 harus segera diganti dengan UU yang mengacu pada konvensi PBB no 190 tentang Perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya serta konvensi ILO no. 189 tentang kerja layak PRT,” tuntut Ryan dari Wanodya Indonesia Club.


Toto Mahasiswa biara dari NTT yang sedang belajar di Macau dalam orasinya mengatakan bahwa kasus Perdagangan Manusia ini sangat ruwet dan kompleks. Karena sudah sangat terang kasus ini melibatkan birokarasi pemerintah. Sehingga membutuhkan kerja keras dan protes yang kuat untuk melawan Trafficking. Mereka, manusia-manusia pengkhianat kemanusian tidak akan mau menghentikan kejahatan ini, namun kita juga tidak akan berhenti melakukan perlawanan terhadap perdagangan manusia ini” teriak .


Yanti dari Migran Muslim Progresif (MMP) mengatakan bahwa solidaritas dan persatuan yang kuat sangat dibutuhkan untuk melawan Trafficking ini. Karena jaringannya sangat kuat, korbannya rakyat miskin yang sengaja dimiskinkan oleh pemerintah.

“Kedatangan Jokowi ke NTT tidak akan merubah apapun, tanpa diikuti dengan aksi nyata merubah undang undang perlindungan untuk buruh migran. Apa lagi kedatangannya hanya bertemu dengan sesama birokrat pelaksana UU 39/2004 ( undang undang perdagangan manusia ), kami melihatnya ini bukan upaya yang serious dari pemerintah. Segera ganti UUPPTKILN itu kalau mau melindungi BMI dari Andaman perdagangan manusia” lantang Umi salah satu koordinator aksi dari KOBUMI.

Aksi diawali dengan dengan Rally dari Fire Dragon Patf berjalan membawa spanduk dan poster tuntutan. Terlihat pimpinan aksi berorasi dan ada juga yang membaca puisi berjudul Kami Miskin, Tapi Bukan Dagangan.

"Aksi ini akan terus berlanjut sebagai pengingat kepada pemerintah RI akan permasalahan yang dihadapi buruh migran di luar negeri. Salah satunya diantaranya adalah kasus penipuan bisnis MLM Mezzo kepada BMI di Hong Kong. Pemerintah tetap harus bertanggung jawab dan harus membantu kami mendapatkan perlindungan. Bukan melempar tanggung jawabnya dan menyalahkan bahkan menakut-nakuti kami," tuntut Wihana dari KOBUMI menutup Aksi.

Stop Human Trafficking, Foto: Evant

Kami akan menuntut terus perlindungan, Foto: Evant

Kami menuntut segera usut kasus Yufrinda, Foto Evant

Kami akan terus menuntut perlindungan sejati, Foto: Evant